Jakarta (13/09/2021) - Biaya logistik yang rendah jadi salah satu acuan daya saing sebuah negara. Sederhananya, semakin rendah biaya logistik maka biaya produksi di negara tersebut semakin murah.
Bagi Indonesia, biaya logistik yang rendah merupakan target yang harus dicapai agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Apalagi, Indonesia punya mimpi 'Indonesia Emas' di 2045, di mana saat itu Indonesia masuk dalam kategori negara maju.
Namun, tak bisa dipungkiri biaya logistik Indonesia tergolong tinggi di ASEAN. Biaya logistik Indonesia mengacu studi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) tahun 2017 mencapai 23,5% dibanding produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut bahkan jauh tinggi dibanding negara tetangga Malaysia yang mencapai 13% dari PDB.
Peforma logistik Indonesia juga terbilang tak cukup baik. Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) yang disusun Bank Dunia, Indonesia menempati rangking 46 dari 160 negara di tahun 2018. Posisi Indonesia masih jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 7, di bawah Vietnam yang berada di peringkat 39 dan Malaysia di peringkat 41.
Indonesia mendapat skor 3,15 dari skor tertinggi 5. Ada sejumlah indikator dalam LPI, di mana indikator customs (kepabeanan) mendapat skor 2,67, infrastructure (infrastruktur) 2,89, internasional shipments (pengangkutan internasional) 3,23, logistics competence (kompetensi logistik) 3,10, tracking & tracing (pelacakan dan penelusuran) 3,30 dan timeliness (ketepatan waktu) 3,67.
Kondisi ini menunjukkan untuk memperbaiki kinerja logistik Indonesia khususnya menurunkan biaya logistik merupakan pekerjaan besar dan melibatkan banyak pihak.
Pelabuhan punya peran besar dalam sistem logistik ini. Sebab, di pelabuhan berbagai kegiatan logistik terjadi seperti kegiatan transportasi, bongkar muat barang, pemeriksaan, penyimpanan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kinerja pelabuhan juga perlu diperbaiki agar bisa berkontribusi penurunan biaya logistik ini.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN sendiri berencana mengoptimalkan kinerja perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor pelabuhan untuk turut serta memperbaiki sistem logistik nasional. Kementerian BUMN memutuskan untuk menggabungkan BUMN-BUMN tersebut yakni PT Pelindo I hingga IV. Sebagaimana diketahui, Pelindo mengelola pelabuhan-pelabuhan yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia.
Merger ini rencananya akan dilakukan pada 1 Oktober 2021. Saat ini, Kementerian BUMN tengah menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum penggabungan tersebut.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, merger ini merupakan rencana lama. Namun, baru bisa terealisasi dalam waktu dekat setelah berhasil menyatukan visi untuk bersatu.
"Merger daripada Pelindo I sampai Pelindo IV merupakan satu rencana yang sebenarnya sudah sangat lama diharapkan terjadi. Ini sudah beberapa periode diupayakan, alhamdullilah di periode ini kita telah berhasil menyatukan hati dan menyatukan visi untuk Pelindo bersatu," kata pria yang akrab disapa Tiko dalam konferensi pers, Rabu lalu (1/9/2021).
Saat merger, nantinya juga akan dibentuk empat sub holding. Pembentukan sub holding ini, katanya, merupakan titik krusial dalam upaya meningkatkan pelayanan. Adapun empat sub holding itu yakni sub holding peti kemas, sub holding non peti kemas, sub holding logistik, serta sub holding marine, equipment and port services.
"Kita berharap tadi saya sampaikan bahwa di awal Oktober ini kita bisa mencapai proses legal merger yang kemudian akan diikuti dengan berbagai inisiatif post-merger yang memang justru lebih krusial karena post-merger integration ini yang menjadi area untuk bisa meningkatkan value dan meningkatkan layanan," katanya.
Ada sejumlah harapan dari terlaksananya merger ini. Pertama, strategi pengembangan pelabuhan nasional bisa dijadikan satu roadmap terintegrasi. Kedua, adanya standardisasi operasional dan pelayanan. Ketiga, alokasi penggunaan belanja modal (capital expenditure/capex) atau investasi yang lebih optimal. Terakhir, meningkatkan kemampuan Pelindo dari sisi pendanaan dan investasi.
Dengan merger ini, maka total aset BUMN tersebut akan mencapai Rp 122 triliun. Menurut Tiko, BUMN akan masuk dalam jajaran perusahaan pelabuhan global.
"Jadi total aset dari penggabungan 4 Pelindo ini mencapai Rp 112 triliun, dengan pendapatan Rp 28,6 triliun. Jadi skalanya sudah masuk perusahaan-perusahaan pelabuhan global," imbuhnya.
Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo II, mengatakan, salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan merger ini ialah layanan kepelabuhan yang terstandar.
"Jadi hal yang terpenting layanan kepelabuhanan untuk semua daerah diharapkan terstandar, pengoperasian standar. Sistem standar ini yang akan berdampak kepada membaiknya terkait dengan logistik nasional. Ini adalah terkait dengan layanan," katanya.
Dia menambahkan, adanya merger ini akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Dia bilang, akan terjadi penurunan biaya logistik sebanyak 1,6% di tahun 2025.
"Di mana kontribusi direct kepelabuhan adalah 0,3% sedang indrect adalah sekitar 1,3%. Jadi totalnya sekitar 1,6%," ujarnya.
Penurunan biaya logistik adalah salah satu pertimbangan utama merger. Sebab, kata dia, biaya logistik Indonesia terbilang tinggi karena mencapai 23%. Dari 23% itu, yang berkaitan dengan air hanya 2,8% yang terdiri dari pelabuhan (port) dan pengapalan (shipping). Sementara, yang berkontribusi besar adalah transportasi darat (land transportation) dan inventory.
Meski demikian, dia menuturkan, layanan pelabuhan yang tidak optimal akan memberi dampak pada transportasi darat dan inventory tersebut.
"Apabila port kurang optimal ini akan memberikan dampak kepada inventory dan land transportation," ujarnya.
Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto menambahkan, standardisasi tersebut akan menyentuh banyak aspek, dari infrastruktur hingga pelayanan. Tambahnya, layanan pelabuhan di Medan hingga Jayapura akan distandardisasi.
"Yang disamakan, yang akan distandardisasi itu adalah yang sudah menjadi terminal. Seperti kita bicara terminal peti kemas itu kita akan standardisasi, tingkat kedalaman, kemudian alatnya, produktivitasnya. Layanan kita kepada customer itu distandardisasi dari mulai di Medan sampai ke Jayapura. Termasuk ada jaminan bongkar muat yang akan kita laksanakan untuk masing-masing kapal," paparnya.
Ketua Forum Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Leny Maryouri menilai, merger Pelindo akan membuat manajemen semakin efektif dan efisien. Kemudian, dari sisi operasional akan ada keseragaman dan strandardisasi di tiap pelabuhan yang dikelola Pelindo.
Pada sisi aset akan betambah besar. Hal ini membuat Pelindo akan semakin mudah untuk mendapatkan pendanaan dari institusi keuangan untuk mengembangkan pelabuhan yang sudah ada atau pengembangan pelabuhan baru.
Secara garis besar, merger diharapkan dapat membuat layanan logistik menjadi efektif dan efisien. "Secara umum, sisi positif merger Pelindo juga akan diharapkan membawa efektivitas logistik angkutan laut domestik dan internasional," kata Leny.
Sumber:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5720772/mimpi-besar-ri-pangkas-biaya-logistik
